Gawat…Diduga Camat Bersekongkol Akan Rubuhkan Rumah Warga Desa Klambir

Hamparan Perak , — IvoryNews.co.id
Upaya pembongkaran rumah warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Klambir, Kec.Hamparan Perak mendapat protes keras dari masyarakat dan Pengacara M Idris SH dan Rekan..(01/10/2020)
Sebelumnya terdapat informasi yang beredar bahwa Julaili (40) warga Desa Klambir mendapat tekanan serta intimidasi dari CV Mutiara Indah bersama Dinas PU Bina Marga Sumut. Penekanan itu diperlihatkan berupa pernyataan sepihak antara CV Mutiara Indah kepada  Julaili dengan tujuan agar bangunan rumah dapat segera dibongkar.
Tindakan pembongkaran rumah warga yang akan dilakukan CV Mutiara Indah selaku pemenang tender proyek jembatan Titi Payung Desa Klambir bersama pihak PU Bina Marga Sumut dianggap cacat hukum dan jelas telah menabrak aturan serta peraturan.
Sehingga menurut M Idris SH pembongkaran bangunan tidak dapat dilakukan sebelum adanya penyelesaian dari rekanan pemborong CV Mutiara Indah dan pihak Dinas PU Bina Marga Sumut kepada warga.
“Pembongkaran rumah jangan dilakukan sebelum ada ganti rugi yang jelas kepada Julaili. Sehingga rasa keadilan dan kemanusiaan dapat berpihak sama warga,” kata M Idris SH.
Sebagai kuasa hukum warga sambung M Idris SH, sangat keberatan kepada pihak CV Mutiara Indah dan Dinas PU Bina Marga Sumut yang dengan cara paksa bakal membongkar rumah Julaili. Padahal bangunan terletak pada lahan yang  memiliki surat tanah yang dikeluarkan Kades Klambir Bustami.
“Semua warga sama dimata hukum. Jadi pihak Dinas PU Bina Marga Sumut, kontraktor pemenang tender, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa harus mengayomi, menghormati warga. Jangan pula hanya bisa mengakali saja,” ujar M Idris SH.
Menurut pengacara warga M Idris SH perbuatan ini jelas merupakan pelanggaran hukum sehingga atas perbuatan itu warga dapat menempuh jalur hukum atas kerugian yang dibuat pihak Dinas PU Bina Marga dan CV Mutiara Indah
“Ini jelas melawan hukum sehingga kami sebagai kuasa hukum warga akan mempertahankan hak klien kami dan bakal menempuh jalur hukum kembali,” tegas M Idris SH.
Dari persoalan semula yang dianggap tidak manusiawi dikarenakan ada tekanan dengan adanya surat pernyataan untuk pindah rumah dengan sedikit pemberian uang tali asih,” kata M Idris SH kembali.
Informasinya yang diperoleh, saat penyerahan uang pengganti bangunan milik Julaili, pihak Dinas PU Bina Marga diwakili Rijaluddin Hararap dan CV Mutiara Indah bermarga Lubis meyerahkan uang kepada Camat Hamparan Perak Eko Safriadi dan Camat kemudian menyerahkan uang kepada Kadus 4 Surianto sebanyak Rp 32 juta atas persetujuan dari Kades.
Dugaan keras Camat, Kades, dan Kadus terlibat langsung dalam upaya pembongkaran rumah warga. Dalam hal ini selaku pejabat diduga ada menerima upeti dari rencana pembongkaran bangunan milik warga Desa Lama Ke.Hamparan Perak.
“Ini berkaitan dengan Pasal 167 KUHP, Pasal 385 KUHP dan Pasal 551 KUHP, yakni dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin yang berhak dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau turut serta melakukan tindak pidana,” tutur M Idris SH.
Konfirmasi wartawan dengan PPK Dinas PU Bina Marga Sumut Rijaluddin Harahap melalui aplikasi WhatsApp tidak memperoleh jawaban ..(taslim)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Seva Mobil BekasSeva Mobil Bekas
Memilih Mobil BekasMemilih Mobil Bekas
Tips Bermanfaat Untuk Membeli Mobil BekasTips Bermanfaat Untuk Membeli Mobil Bekas