KUASA HUKUM TERGUGAT MINGGAT MENINGGALKAN SIDANG MEDIASI PERKARA TANAH JALAN BAJA DI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

Tebing Tinggi, —Ivory News co.id
Lanjutan Sidang Mediasi Pembatalan Eksekusi perkara 5 hektar tanah dengan 80 sertifikat berlokasi di Jalan Baja, Kampung Marbun, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Senin 13 April 2020 batal terlaksana karena Kuasa Hukum tergugat PT. Inti Dian Dewala, Irwan Sembiring, SH yang telah hadir di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak muncul dipersidangan dan meninggalkan tempat tanpa alasan yang jelas.
Sidang Mediasi yang seyogianya dipimpin oleh Hakim Mediator Albon Damanik,.SH, MH terpaksa ditunda tiga Minggu kedepan yaitu Senin, 4 Mei 2020, padahal jadwal persidangan hari ini merupakan kesepakatan bersama pada persidangan sebelumnya. Pada sidang mediasi hari ini diharapkan kuasa tergugat PT. Inti Dian Dewala dapat menghadirkan bukti bukti legal standing tergugat sebagai pemohon eksekusi sebagai suatu Badan Hukum Perseroan dari Dirjen AHU Kemenkuham dan kelengkapan administrasi lainnya
Sementara itu Kuasa Hukum penggugat Dashat Tarigan, SH, MH mengaku tidak habis pikir apa alasan kuasa hukum tergugat meninggalkan sidang mediasi dengan diam diam padahal hakim mediator Albon Damanik, SH,.MH dan pihak penggugat sudah bersiap siap menunggu di ruang sidang mediasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dashat mengharapkan agar semua pihak dapat menghargai proses peradilan di negeri ini katanya dengan nada kecewa.
Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mendapatkan pendelegasian perintah  eksekusi dari Pengadilan Negeri Medan . Perkara ini berlangsung sejak tahun 1984 di Pengadilan Negeri Medan antara Almarhum A. Lumbanraja melawan Drs. SW. Sirait , RE. Matondang dan PT.Inti Dian Dewala , yang kemudian telah melalui proses hukum ditingkat banding sampai kasasi di Mahkamah Agung.  Saat sekarang tanah objek perkara ini dikuasai oleh masyarakat pemegang 80 sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi.
Salah seorang warga dari masyarakat pemegang  80 sertifikat hak milik tanah tersebut  DTA Lubis mengatakan ” bahwa secara hukum mereka adalah pemilik sah tanah tersebut, karena bukti sah kepemilikan tanah adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh institusi negara yang berwewenang untuk itu . Dan sewajarnya negara melalui institusi pengadilan hadir memberikan keberpihakan dan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan, bukan berpihak kepada pengusaha hitam atau mafia tanah “…katanya. (TR)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Seva Pusat Mobil MurahSeva Pusat Mobil Murah
Seva Pusat Mobil MurahSeva Pusat Mobil Murah
Seva Pusat Mobil MurahSeva Pusat Mobil Murah