KPI Ingin Cegah Kebocoran Konten Dewasa Netflix pada Anak

Jakarta,, -IvoryNews.co.id
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai pengawasan dari orang tua semata untuk konten Netflix dan YouTube belum cukup. Ketua KPI Agung Suprio menyatakan negara, melalui KPI, harus hadir guna menghindari kebocoran konten eksplisit terhadap anak.

“Tapi bagaimana peran negara, dalam hal ini KPI, melakukan pengawasan. Jangan sampai hanya diserahkan kepada orang tua dan masyarakat, karena kami khawatir terjadi kebocoran,” kata Agung kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (8/8).

Hal itu disampaikan menyikapi rencana KPI mengawasi konten siaran media digital baru seperti Netflix dan YouTube. Selama ini, KPI hanya berwenang mengatur konten media konvensional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

KPI dalam kewenangannya mengatur pembagian waktu konten, seperti jam penyiaran yang aman bagi anak di pagi hingga sore hari, serta tayangan yang mengandung unsur eksplisit di malam hari.

Sementara, Agung menyatakan media baru semacam Netflix dan YouTube bisa diakses siapa saja, tak terbatas waktu dan tempat.

Media digital seperti Netflix dan YouTube memang tidak mengatur waktu penayangan konten seperti media mainstream. Namun, menurut pantauan CNNIndonesia.com, Netflix memiliki Kids Mode yang bisa diatur orang tua saat mengawasi tontonan anak.

Platform penyiaran berbayar ini memiliki tingkatan profile. Satu akun maksimal bisa digunakan empat orang dewasa dan satu anak.

Dalam mode anak, Netflix memiliki pengaturan konten berdasarkan tingkatan umur mulai dari khusus anak-anak kecil (little kids only), older kids (minimal usia 7 tahun), serta remaja (minimal usia 13 tahun). Dengan begitu, konten dewasa tidak akan muncul di laman awal mode anak.

Selain itu, anak-anak tak akan bisa mencari konten dewasa ketika sedang menggunakan Kids Mode. Demi memastikan keamanan, orang tua bisa mengatur sandi di laman profilenya sehingga tak bisa diakses sembarangan.
YouTube pun memiliki aplikasi tersendiri untuk anak, yakni YouTube Kids yang bisa diunduh orang tua di gawai anak.
Tak hanya mengatur konten, Agung menyatakan KPI juga memiliki kewenangan literasi. Mereka akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatur literasi secara terstruktur, sistematis dan masif.
“Kami ingin literasi digital dimasukkan sebagai kurikulum di sekolah dasar (SD) sampai SMA. Jadi menjadi kurikulum pendidikan kita,” katanya.
Pengaturan literasi bertujuan agar anak-anak memiliki sensor internal dalam diri sedini mungkin, sehingga bisa memilih tontonan yang layak dan sesuai umur.
Namun hal itu belum bisa dilakukan KPI saat ini, sebab masih harus menanti pengesahan revisi Undang-Undang Penyiaran. KPI juga bakal menelaah lebih lanjut tentang cakupan UU Penyiaran baru terkait pengawasan konten digital Netflix dan YouTube.

Sementara, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan mendukung pengawasan konten Netflix dan YouTube. Namun, hal itu belum tentu menjadi kewenangan KPI sebab belum ada regulasi yang jelas mengatur hal tersebut.

Pengawasan diperlukan untuk melihat isu atau masalah tertentu dalam konten Netflix dan YouTube.

“Kami dorong karena memang diperlukan sebuah lembaga untuk membantu mengawasi konten siaran di Netflix, YouTube dan media-media digital baru lainnya,” kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu dilansir dari CNNIndonesia Rabu (7/8).

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Netflix melalui surat elektronik untuk memberikan tanggapan terkait rencana pengawasan konten oleh KPI. Namun Netflix belum memberi respons hingga berita ini diturunkan.

Mungkin Anda Menyukai

Translate »