MANGKIR PEMERIKSAAN SEBAGAI SAKSI, KPK JADWAL ULANG PEMERIKSAAN WAKIL KETUA DPRD BEKASI DALAM KASUS SUAP PROYEK MEIKARTA

Jakarta,-Ivory News.co.id
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diagendakan pada Senin (3/12). Jejen dipanggil dalam agenda pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus perizinan proyek Meikarta
Dilangsir dari CNN, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah  menyebut ,”Jejen berdalih baru menerima surat panggilan, dan Ianya  pun meminta KPK menjadwal ulang pemeriksaannya,” Kata Febri.
“Hari ini Senin tanggal 3 Desember 2018 Jejen Sayuti menghubungi KPK dan meminta penjadwalan ulang, dan beliau sebagai saksi menyampaikan baru menerima surat, dan sebagai gantinya Jejen meminta penjadwalan ulang untuk pemeriksaannya, paparnya.
Selanjutnya KPK akan mengagendakan pemeriksaan ulang pada  Jejen Sayuti dan dijadwalkan pada Rabu (5/12/2018)  nanti, dan Beliau (Jejen Sayuti-red) akan diperiksa hari Rabu,” imbuh Febri.
Selain Jejen Sayuti, KPK juga akan memeriksa saksi lain yang tidak memenuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan suap izin proyek Meikarta hari ini, yakni Ida Dasuki.
Ida Dasuki adalah staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Bekasi, dan kesaksiannya ditujukan untuk Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, terangnya.
Sedangkan pada kasus dugaan suap pengurusan perizinan pembangunan proyek Meikarta ini, KPK sudah memeriksa berbagai pihak, sementara untuk hari ini, Komisi Antirasuah juga memanggil anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP yakni Waras Wasisto, dan beliau dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
Selain itu, penyidik KPK turut memeriksa para tersangka dalam kasus ini, yakni pegawai Lippo Group Henry Jasmen, serta dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, sementara tujuh orang lainnya berasal dari Pemkab Bekasi dan pejabat Lippo Group.
Neneng dan anak buahnya diduga menerima uang sebesar 7 miliar rupiah secara bertahap lewat Billy Sindoro, dan uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar 13 miliar rupiah terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.
Neneng sendiri telah mengembalikan uang sekitar 4,9 Miliard rupiah kepada penyidik KPK, dan Dia mengakui uang yang dikembalikan itu adalah bagian dari yang pernah Ia terima terkait pengurusan izin proyek Meikarta, Ungkap Febri.
Ditambahlan Febri ,”bahwa Neneng mengaku bakal menyerahkan kembali uang yang pernah diterima secara bertahap, sementara Wanita yang tengah mengandung itu juga telah mengajukan permohonan menjadi justice collaborator (JC).***

Mungkin Anda Menyukai

Translate »