Jadi PNS Sekretaris Desa (Sekdes) Tahun 2010 di Kabupaten Langkat Perlu Dilidik, ada terindikasi pungutan liar

Langkat , — Ivory News.co.id
Terkait pemberitaan media online Ivory News, kamis 11 Oktober 2018 yang lalu perihal pengangkatan calon pegawai menjadi Sekertaris Desa (Sekdes) di jajaran Kabupaten Langkat sebanyak 170 Orang pada Tahun 2010 lalu, ternyata telah mulai terkuak adanya indikasi pungutan liar dengan kutipan sebesar Rp,7.500.000,- hingga sampai Rp, 12.000.000,- , yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai bernama Arindo dimana saat itu menjabat sebagai Kabid Mutasi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat.
Data dan informasi yang diperoleh Ivory News kalau para Sekdes itu untuk melengkapi administrasi Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS) di bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setdakab Langkat serta pengambilan Surat Keputusan (SK) harus memberikan biaya yang sudah ditentukan dan diserahkan langsung kepada Arindo di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat.
Hal tersebut diungkapkan Sumber kepada Ivory News Rabu (11/9) dan mengatakan ,”pengutipan uang dengan dalih pengurusan administrasi Sekretaris Desa untuk menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS) di bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setdakab Langkat serta pengambilan surat keputusan (SK) dilakukan oleh Arindo,” Katanya.
Arindo yang saat itu menjabat sebagai Kabid Mutasi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab Langkat dengan leluasa melakukan pengutipan kepada tenaga Sekdes yang menjabat sebagai Sekretaris Desa di jajaran Kabupaten Langkat dengan nilai kutipan bervariasi.
Sedangkan Arindo juga memanfaatkan sejumlah Camat untuk melakukan pengutipan kepada Sekdes sebagai perpanjangan tangan, sehingga Oknum  Kabid Mutasi di Kantor BKD Kab Langkat dalam kesempatan melakukan pungutan liar alias pungli berhasil meraup keuntungan hingga mencapai ratusan juta rupiah, beber Sumber.
Ditambahkannya lagi ,”pengutipan liar tersebut tentunya dilakukan secara terkoordinir di lingkungan BKD Kab Langkat, sehinggga 8 tahun sudah berlangsung hal ini mulai terkuak dari orang dalam di instansi di Kabupaten Langkat, Beber Sumber.
Saat dilakukan konfirmasi sebelum pemberitaan sebelumnya, Arindo mengatakan sedang berada diluar kota dan bersedia dilakukan konfirmasi langsung bertatap muka, namun konfirmasi tersebut tidak dapat terlaksana karena alasan yang tidak disebutkan.
Konfirmasi dilakukan awak media Ivory News lewat WA telepon seluler pada tanggal 13 Nopember 2018, mempertanyakan “apakah penerimaan dari calon sekdes merupakan penerimaan negara dan masuk ke Kas Negara… dan atau penerimaan diluar peraturan ???”. Namun Arindo tidak memberikan jawaban atas konfirmasi yang dilakukan awak media
Dokumen surat pernyataan dari para tenaga Sekdes yang dilengkapi dengan meterai disebutkan bahwa pembiayaan tersebut untuk melengkapi administrasi Sekertaris Desa menjadi Pegawai Negri Sipil di bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setdakab Langkat, serta pengambilan surat keputusan (SK) pengangkatan menjadi Pegawai Negri Sipil.
Adanya perbuatan yang diduga melanggar hukum dengan memanfaatkan jabatan yang dilakukan oleh Arindo sebagai Kabid Mutasi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat dalam melakukan pungutan, diminta Instansi terkait segera melakukan penyelidikan dan memeriksa para tenaga Sekdes yang kini telah diangkat menjadi PNS di lingkungan Pemkab Langkat.(Red).

Mungkin Anda Menyukai

Translate »