Pada Sabtu pekan lalu, Khamenei dikabarkan telah menyetujui permintaan Kepala Kehakiman Iran Sadegh Larijani untuk membentuk pengadilan revolusioner khusus. Khamenei mengatakan pengadilan tersebut dibentuk demi memproses hukum orang-orang yang melakukan kejahatan ekonomi.
“Tujuannya adalah bahwa hukuman para narapidana korupsi ekonomi dilakukan dengan segera dan adil,” ucap Khamenei melalui pernyataan di situs resminya.
Operasi penangkapan terduga koruptor ini dilakukan tak lama setelah Iran kembali dikenakan sanksi oleh AS. Sanksi kembali diterapkan Gedung Putih menyusul keputusan Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar dari perjanjian nuklir Iran 2015.
Sanksi tersebut memperparah gejolak di dalam negeri terutama terkait kondisi ekonomi dan budaya korupsi di negara Timur Tengah tersebut.
Selain itu, upaya pemerintah yang gagal untuk memperbaiki nilai mata uang rial yang terus anjlok dalam beberapa bulan terakhir kian memicu kritik hingga amarah terhadap pemerintah. Pasalnya, di saat nilai rial terus turun, sejumlah importir yang terhubung secara politik diduga menimbun dolar murah dan menjualnya di pasar gelap.
Awal bulan ini, kepala bank sentral Iran dan wakilnya juga dipecat karena dianggap bertanggung jawab atas kasus penyalahgunaan mata uang asing.
Korupsi memang dianggap telah mengakar kuat dalam birokrasi Iran. Lingkungan bisnis yang buram dengan mekanisme yang tidak transparan membuat peluang manipulasi dan penggelapan semakin besar.
Belakangan protes anti-korupsi yang dilakukan masyarakat Iran di seluruh penjuru negeri semakin meningkat dan mendesak pemerintah mengambil tindakan yang lebih terpadu melawan korupsi….
