Akhirnya, Dinas Koperasi Rekomen Hentikan Kegiatan Atas Nama Koptan Mandiri

Perbaungan, — ivorynews.co.id
Konflik antara petani yang menolak keberadaan Koperasi Tani Mandiri karena dianggap melakukan teror, penjarahan, pencurian dan perampokan buah sawit yang ditanam rakyat di Desa Perbangunan Kec. Sei. Kepayang akhirnya dibawa ke dalam Rapat Dengar Pendapat di DPRD Sumut Komisi B, di aula Gedung DPRD Sumut, Selasa 11 Juli 2017, kemarin.
Rapat langsung dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Sumut Robi Agusman Harahap dan dihadiri ketua Umum Paguyuban Anti Diskriminasi Indonesia (PADI) Hj. Syahrani Harahap dan Kuasa Hukum Petani Suherman Nasution SH, Kadis Kehutanan Sumut, Camat Sei Kepayang, Kapolsek Sei Kepayang, Perwakilan Dinas Koperasi Asahan, Koperasi Tani Mandiri, Perwakilan petani Budiman Nainggolan dan puluhan petani lainnya.
Teror intimidasi, pemukulan, pengerusakan rumah, bahkan pembacokan terhadap masyarakat petani; diduga dilakukan oknum dari anggota dan suruhan Ketua Koperasi Tani Mandiri H.M. Wahyudi.
Hal ini diungkap oleh salah seorang petani yang bernama Mangatur Sirait di hadapan anggota-anggota Komisi B DPRD Sumut yang dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Sumut Robi Agusman Harahap.
“Bahkan rumah saya pun dirusak mereka. Saya pensiunan Polisi yang cuma mengusahakan 4 Ha tanah untuk menambah penghasilan dari pensiunan saya yang tak seberapa. Tega sekali mereka memperlakukan saya demikian. Salah satu tersangka malah duduk bersama kita di sini. Hukum belum dapat menyentuh mereka. Ada apa di balik semua ini ?” ucap Mangatur Sirait yang juga seorang pensiunan Kepolisian Resor Asahan.
Sementara itu, Budiman Nainggolan salah seorang petani menjelaskan, sejarah masyarakat menempati dan mengelola tanah di Desa Perbangunan Kec. Sei. Kepayang sejak transmigrasi awal pertama dahulu setelah Kemerdekaan RI sampai tahun 1970-an, hingga saat ini ditempati anak cucu masyarakat tiga desa di Kec. Sei. Kepayang.
Budiman menambahkan, Koperasi Tani Mandiri sewaktu didirikan tahun 1999, tidak menimbulkan konflik seperti ini, walau masyarakat tidak antusias mendukung saat itu.
Setelah koperasi diambil alih kepemimpinannya oleh HM. Wahyudi yang mantan anggota DPRD Asahan; pada tahun 2014, konflik koperasi dengan masyarakat mulai terjadi. Diduga ada backing oknum-oknum Pejabat Tinggi Asahan yang turut “bermain” dibalik Koperasi Tani Mandiri untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
“Ada dua SK koperasi yang berbeda dengan satu nama yang sama Tani Mandiri. Hal ini perlu diselidiki keabsahannya oleh pemerintah melalui kewenangan Dinas Koperasi dan instansi terkait.” kata Budiman Nainggolan dalam RDP.
“Koperasi Tani Mandiri mengajak masyarakat untuk bergabung, tapi semua masyarakat menolak. Alasannya, Koperasi meminta uang masuk sebesar Rp 4.750.000/Hektar dan membayar Rp 70/Kg dari hasil panen buah sawit untuk menjadi anggota Koperasi Tani Mandiri.
Banyak lagi temuan kami atas penyimpangan di lapangan yang dilakukan oleh Koptan Mandiri yang diketuai oleh Wahyudi. Lampiran berkas yang kami berikan kepada DPRD Sumut Komisi B cukup lengkap untuk ditelusuri.” Beber Budiman.
Dalam RDP terungkap, Koperasi Tani Mandiri juga sedang terjadi konflik dualisme kepemimpinan yang sedang diperkarakan di Pengadilan.
Dua kubu saling menggugat. Kubu pertama, diketuai Hisar Panjaitan dan kubu kedua diketuai HM Wahyudi, yang keduanya juga hadir dalam Rapat Dengar Pendapat. (Jol)

Mungkin Anda Menyukai

Translate »